Petani Vs Negara ( Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara )

Deskripsi

Sepanjang sejarah bangsa, konflik pertanahan memang selalu menyeruak di negeri agraris ini. Dari rekaman berbagai kasus sengketa tanah yang pernah ada, mulai dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga rezim orde baru , mulai dari kasus Cilegon Banten (1888), Cimacan Bandung (1989), Jenggawah Jember (1995), hingga Kalibakar Malang Selatan (1997), selalu saja menempatkan petani dalam posisi berhadap-hadapan dengan penguasa. Dalam posisi seperti ini sudah barang tentu resistensi petani tak bisa dielakkan. Konflik ini, dalam catatan Onghokham (1994) sejak pemberontakan Diponegoro berakhir (1830) hingga permulaan pergerakan nasional (1908), terhitung lebih dari 100 pemberontakan dan keresahan petani terjadi.

Resistensi petani merupakan suatu reaksi defensif akibat tidak terjaminnya kehidupan petani. Dengan tidak terjaminnya kehidupan petani, maka perilaku resistensi tersebut dipakai sebagai survival strategy dalam menghadapi ketidakpastian (uncertainty). Perilaku ini bukan saja menggambarkan tindakan pengingkaran petani terhadap pemegang kebijakan yaitu negara, melainkan juga pertanda aksi yang berprinsip dahulukan selamat (safety first) ditengah tidak terjaminnya kehidupan mereka jika terus mengamini kebijakan negara yang hegemonik dan tidak pernah menguntungkan petani kecil.