Nasionalisme Pertambangan di Indonesia: Tantangan dan Harapan

Deskripsi

Indonesia pasca Orde Baru. Hal ini terkait dengan banyaknya kepentingan maupun aktor yang berkecimpung dalam sektor pertambangan. Masifnya kepentingan dan aktor tersebut juga merupakan bagian dari implikasi penting dari kebijakan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah. Kekuasaan yang semula bersifat monolitis kemudian berkembang menjadi pluralis dengan terbentuknya sentrum-sentrum kekuasaan baru di aras lokal. Namun demikian, premis normatif desentralisasi yang mengatakan bahwa transfer kewenangan akan menumbuhkembangkan demokrasi lokal dalam ruang masyarakat, ternyata hanyalah isapan jempol belaka.

Eksistensi nasionalisme dalam globalisasi menjadi persoalan dilematis terhadap eksistensi negara bangsa hari ini. Adanya pemenuhan kepentingan nasional menjadi kebutuhan urgen dan signifikan bagi negara bangsa untuk memenuhi kebutuhan barang publik warga negaranya. Sementara di satu sisi, konteks globalisasi kemudian mengeliminasi secara perlahan eksistensi negara bangsa karena kesejahteraan global dicapai dengan akumulasi kapital di pasar internasional. Permasalahan pertambangan menjadi krusial untuk dibicarakan karena posisinya yang strategis baik bagi kepentingan nasional negara bangsa dan juga kepentingan akumulasi kapital dalam globalisasi. Kasus nasionalisasi aset PT Newmont Nusa Tenggara maupun divestasi saham PT Freeport Indonesia menunjukkan adanya pertautan dan persaingan nasionalisme dan globalisasi dalam negara bangsa di Indonesia.