Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi – Abdul Wahid

Deskripsi

Buku ini membahas secara terperinci dan sistematis perubahan kebijakan perpajakan kolonial di Indonesia, Jawa khususnya, beserta dampak sosial-politik yang ditimbulkannya. Pembahasannya terfokus pada sistem pajak kolonial (pacth stelsel), sebuah sistem pengumpulan pajak yang sudah ada sejak masa VOC, namun diperluas penerapannya oleh pemerintah Hindia Belanda di sepanjang abad ke-19; beserta sistem penggantinya di empat dekade awal abad ke-20. Sistem tersebut merupakan sebuah mekanisme yang diadopsi negara kolonial untuk mengatasi persoalan kekurangan personel dan lemahnya legimitasi politik, tetapi sekaligus untuk memanfaatkan keberadaan orang-orang Cina yang memiliki posisi ekonomi yang kuat sebagai pedagang perantara. Melalui sistem tersebut, pemerintah kolonial Belanda memberikan sebagian wewenangnya untuk mengumpulkan pajak di sektor konsumsi (terutama opium), jasa, dan perdagangan kepada pihak ketiga yang didominasi oleh orang-orang Cina.

Sepanjang sejarah pelaksanaannya, sistem perpajakan ini memberikan keuntungan finansial dan politik, baik bagi pemerintah kolonial maupun pengusaha Cina yang terlibat, melengkapi kesuksesan Sistem Tanam Paksa dan Pajak Tanah. Namun demikian, keuntungan finansial tersebut harus dibayar mahal dengan munculnya sejumlah masalah sosial; di antaranya kemiskinan penduduk pribumi, eksploitasi yang tidak terkontrol, perilaku korupsi, kriminalitas dan kekerasan, dan kecanduan opium yang meluas. Atas berbagai pertimbangan itulah, pemerintah kolonial menghapus sistem pacth stelsel pada akhir abad ke-19, dan menggantikannya dengan sistem baru yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kolonial. Sistem baru tersebut terdiri atas pajak-pajak yang dikelola langsung oleh negara dan jawatan negara di bidang pengelolaan opium, pegadaian, dan garam. Namun demikian, hingga berakhirnya periode kolonial, sistem baru tersebut dalam praktiknya tidak jauh berbeda dengan sistem lama, yang menjadikan keuntungan finansial sebagai tujuan utama, dan melupakan visi ‘etis’ yang semula digariskan.