Esai

Sosial Demokrasi di Swedia, Dibangun dari Perjuangan Kelas Pekerja

Sebagai bagian dari negara-negara Skandinavia, Swedia kerap menjadi rujukan utama bagi pengamat kebijakan di seluruh dunia. Keberhasilan Swedia dan negara-negara Skandinavia lainnya dalam membangun negara sosial demokratik (social democratic state) — melalui kebijakan redistributif seperti welfare state yang komprehensif, pemberlakuan pajak progresif yang cukup tinggi, dan perlindungan terhadap pekerja dan serikat buruh — mampu meminimalisir terjadinya ketimpangan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang cenderung egaliter. Alhasil, negara seperti Swedia sering kali dinobatkan sebagai salah satu kisah sukses ekonomi sosial semokrasi di dunia.

Bagi sebagian besar pengamat dan sejarawan, keberhasilan Swedia dalam membangun sosial-demokrasi merupakan konsekuensi logis dari keunikkan sejarah negara tersebut yang membuatnya berbeda dari negara-negara lain. Dalam transisinya menuju sosial demokrasi, Swedia mengalami apa yang disebut sebagai “Swedish Sonderweg” atau “jalur khusus” Swedia. Menurut mereka, proses transisi di Swedia berbeda dari proses demokratisasi di negara Eropa lainnya karena sosial-demokrasi Swedia lahir sebagai kelanjutan atau kontinuitas sejarah dari egalitarianisme yang terdapat dalam struktur sosial masyarakatnya.

Pada masa sebelum transisi, masyarakat Swedia dianggap memiliki struktur sosial dan budaya yang relatif egaliter di mana mayoritas masyarakatnya didominasi oleh petani-petani kecil dan independen baik secara ekonomi dan politik. Terlebih lagi, para sejarawan juga menggambarkan bahwa struktur seperti ini menumbuhkan budaya politik model Swedia (Swedish model) di antara petani-petani kecil yang berdasarkan konsensus, interaksi, dan negosiasi. Kaum petani-petani kecil inilah, dengan budaya politik egaliter mereka, yang kemudian menjadi faktor kunci sebagai aktor utama dalam mendorong demokratisasi dan terciptanya negara sosial demokratik di Swedia dengan kebijakan distributif yang lebih merata dan welfare state.

Pendek kata: egalitarianisme dan sosial demokrasi adalah “takdir” Swedia karena struktur sosial masyarakatnya yang sudah relatif egaliter sejak zaman dahulu.

Kisah tentang Sonderweg Swedia ini telah menjadi asumsi dasar yang cenderung diamini oleh kalangan umum dan akademisi dunia dalam menjelaskan transisi Swedia (dan negara-negara Skandinavia lainnya) menuju sosial-demokrasi. Namun, sebuah riset terbaru justru menunjukkan sebaliknya. Sejarawan Erik Bengtsson (2019), dalam artikelnya “The Swedish Sonderweg in Question: Democratization and Inequality in Comparative Perspective, c.1750–1920”, menulis bahwa “basis faktual tentang interpretasi Swedish Sonderweg sangat lemah.” “Faktanya,” Bengtsson melanjutkan, “Swedia di tahun 1850-1920 cukup jomplang ketimpangannya. Pada tahun 1900, ia merupakan salah satu negara Eropa Barat dengan hak pilih paling terbatas dan distribusi kekayaan yang lebih tidak merata.

Mewariskan Ketimpangan Sosial

Dari penelusuran mengenai data distribusi kekayaan di Swedia, Bengtsson menemukan bahwa Swedia memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup besar di awal abad 20. Sekitar 10% kelompok terkaya mendapatkan lebih dari 45% dari seluruh pendapatan nasional (bagan 1). Artinya, struktur ekonomi Swedia pada masa awal transisi menuju sosial-demokrasi terbilang cukup timpang dan tidak jauh berbeda dengan negara-negara Eropa. Hal ini seharusnya tidak ditemukan jika, sebagaimana menurut interpretasi umum, Swedia telah mewariskan struktur ekonomi yang relatif egaliter.

Kenyataan justru menunjukkan bahwa Swedia telah memiliki struktur ekonomi yang semakin timpang sejak abad 18. Alih-alih terdiri dari masyarakat egaliter yang didominasi oleh petani-petani kecil dan independen, struktur feudalisme di mana kaum bangsawan menguasai sebagian besar lahan pertanian juga ditemukan dalam sejarah Swedia. “Faktanya, para kaum bangsawan, yang meliputi sekitar 0.5 persen dari populasi, menguasai sekitar 20-25 persen dari tanah pertanian sejak periode akhir Zaman Pertengahan hingga tahun 1600, 65 persen pada tahun 1658, dan sekitar sepertiga di tahun 1700,” jelas Bengtsson dalam artikelnya.

Hadirnya ketimpangan ekonomi pada masa sebelum transisi juga didukung dengan data mengenai distribusi kekayaan Swedia sejak tahun 1750 (bagan 2). Sebagaimana dengan ketimpangan kepenguasaan tanah yang semakin membesar, jurang ketimpangan kekayaan Swedia juga meningkat dari abad ke abad hingga mencapai puncaknya di tahun 1900an. Menurut data yang diperoleh Bengtsson (2019: 135-136), pada tahun 1850, 10% orang terkaya di Swedia menguasai sekitar 81% dari kekayaan pribadi (private wealth) Swedia. Sebagai perbandingan, di Perancis jumlahnya sekitar 82%, di Inggris sekitar 84%, dan di Amerika Serikat sekitar 70%. Angka ketimpangan ini mengalami peningkatan hingga mencapai 88% di tahun 1910, sementara jumlahnya di Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat secara berurutan adalah 89%, 92%, dan 81%. Dengan demikian, struktur ekonomi Swedia yang cukup timpang tidak jauh berbeda dengan negara-negara Eropa Barat lainnya.

Bagan 1. Share of National Income Accruing to the Top Decile, 1870-2010

Sumber: Bengtsson (2019: 125)

Bagan 2. Top Decile’s Share of Total Wealth of Sweden in an International Perspective, 1750-2010

Sumber: Bengtsson (2019: 137)

Swedia tidak hanya memiliki struktur ekonomi yang cukup timpang, pada masa itu kekuasaan politik juga terkonsentrasi pada segilintir kelompok saja. Menurut Bengtsson (2019: 132, 139), negara Swedia hingga awal abad 20 didominasi oleh kepentingan elite dan jabatan kementerian serta perdana menteri cenderung diisi oleh kaum bangsawan, tuan tanah, perwira militer, birokrat, dan pengusaha. Tidak hanya itu, masyarakat Swedia pun memiliki hak politik yang cukup terbatas. Tercatat bahwa di tahun 1896 hanya sekitar 24% dari seluruh laki-laki dewasa di Swedia yang memiliki hak untuk mengikuti pemilu (suffrage). Angka tersebut jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan banyak negara-negara Eropa lainnya seperti Perancis (84%), Inggris (64%), Jerman (82%), Norwegia (77%), dan Denmark (66%) di masa yang sama.

Lantas bagaimana posisi petani-petani kecil yang digadang-gadang sebagai pewaris egalitarianisme dan menjadi tokoh utama dalam mendorong terjadinya demokratisasi? Bukannya menjadi suatu kelompok politik yang independen dan mendukung upaya demokratisasi, para kaum tani di Swedia justru diorganisir dalam The Country party (Lantmannapartiet) yang didominasi oleh tuan tanah besar dan bangsawan (Bengtsson, 2019: 140). Alhasil, kelompok tani di Swedia cenderung memiliki haluan politik yang konservatif, cenderung pro-monarki, dan didominasi oleh elite-elite penguasa tanah dan kaum bangsawan. Hal ini bisa ditunjukkan dari penentangan mereka terhadap upaya untuk memperluas hak pilih di Swedia pada tahun 1865.

Perjuangan Kelas Pekerja

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa tesis Sonderweg dalam menjelaskan proses transisi Swedia menuju sosial-demokrasi tidak memiliki basis fakta yang cukup kuat. Terlebih lagi, kaum petani kecil yang dikatakan menjadi tokoh kunci dalam mendorong demokratisasi justru menjadi kelompok yang tersubordinasi oleh kepentingan tuan tanah besar dan kaum bangsawan. Jika penjelasan ini tidak mampu menjelaskan proses transisi Swedia, lantas kelompok sosial apa yang berperan besar dalam mendorong perubahan Swedia dari masyarakat dengan struktur sosial yang timpang menjadi negara sosial-demokratik dengan kesetaraan ekonomi dan politik?

Alih-alih diperankan oleh kelompok tani kecil, Bengtsson menunjuk pada gerakan populer dan serikat buruh yang memainkan peran kontra-hegemoni dalam mengubah masyarakat Swedia menjadi lebih egaliter.

Dengan struktur ekonomi dan politik Swedia dikuasai oleh segelintir elite saja, agenda demokratisasi perlu didorong oleh basis massa dan politik yang cukup terorganisir dan kuat. Sejak abad 20, basis massa tersebut mulai terbentuk dengan tumbuhnya kelas pekerja yang terorganisir melalui gerakan buruh. Gerakan buruh pada kala itu membangun aliansi ‘wong-cilik’ (småfolk) luas bersama dengan kaum borjuis kecil, intelektual liberal, dan kaum kelas bawah yang tersisihkan dari sistem politik Swedia untuk bersama-sama memperjuangkan demokratisasi dan memperluas hak politik masyarakat.

Perkembangan gerakan buruh di Swedia juga tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi populer masyarakat di penghujung abad 20. Sebagaimana yang ditulis oleh Bengtsson, gerakan buruh di Swedia pada masa itu telah memiliki hubungan dekat dengan kelompok seperti teetotaller movement (gerakan anti minuman alkohol) dan free church movement (gereja-gereja independen) yang juga memiliki basis massa di kelas pekerja. Kelompok-kelompok seperti itu tidak hanya memberikan tempat berkumpul atau rapat bagi aktivis-aktivis buruh tetapi juga menyalurkan pendidikan dan keterampilan dalam berorganisasi bagi kelas pekerja. “Gerakan tersebut berfungsi sebagai ‘sekolah rakyat’ bagi masyarakat kelas bawah di mana mereka belajar mengenai pengorganisiran dan aktivisme politik,” tulis Bengtsson.

Kerja sama antara gerakan buruh dengan gerakan populer di masyarakat membuahkan beberapa hasil bagi perkembangan kekuatan politik kelas pekerja Swedia. Berkat pendidikan organisasi dan politik dari gerakan populer dan kedekatannya dengan kelompok intelektual liberal, gerakan buruh dan kelas pekerja di Swedia tumbuh menjadi salah satu yang cukup terorganisir di Eropa. Di satu sisi, Swedia termasuk salah satu negara Eropa dengan tingkat kepadatan serikat (union density) yang cukup besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bengtsson: “dari titik paling rendah yakni 13% di tahun 1910, kepadatan serikat di antara pekerja meningkat menjadi 31% di tahun 1920.” Di sisi lain, kombinasi ini memungkinkan mobilisasi massa dalam jumlah besar demi mendukung agenda-agenda kelas pekerja. Misalnya di tahun 1914, ketika kelompok petani memobilisir sekitar 30.000 massa dalam sebuah demonstrasi di kota Stockholm sebagai bentuk dukungan mereka terhadap monarki dan untuk menolak sistem demokrasi, “gerakan buruh lalu menandinginya dengan aksi massa berjumlah 100.00 orang pada keesokan harinya dengan membawa pesan yang berlawanan,” Bengtsson melanjutkan.

Gambar 1. Demonstrasi serikat buruh di Swedia pada tahun 1936.

Gambar 1. Demonstrasi serikat buruh di Swedia pada tahun 1936. Sumber: Jacobin Magazine.
Sumber: Jacobin Magazine.

Terorganisirnya kekuatan kelas pekerja pada saat itu membuat partai kelas pekerja di Swedia memiliki basis massa yang cukup kokoh. “Kelas pekerja Swedia pada awal abad 20 terbilang cukup miskin dan tidak memiliki hak politik serta hidup dan bekerja dalam ekonomi yang cukup timpang, tapi mereka sangat luar biasa terorganisir” (Bengtsson, 2019: ) Semenjak dibentuk pada tahun 1889, partai Sosial Demokrat Swedia telah menjadi salah satu partai kelas pekerja yang terkuat di Eropa. Pada pemilu tahun 1911, partai tersebut memperoleh sekitar 30% suara. Tidak hanya itu, partai Sosial Demokrat Swedia bahkan sempat berkuasa lebih dari 40 tahun secara terus-menerus dari tahun 1932 hingga 1976. Kuatnya basis politik partai tersebut di antara kelas pekerja menjadi salah satu alasan dari keberhasilan elektoral partai Sosial Demokrat Swedia.

Dengan basis dukungan politik kelas pekerja yang kuat dan terorganisir memungkinkan partai Sosial Demokrat Swedia untuk mendorong kebijakan redistributif dan mengubah “takdir” bangsa Swedia dari masyarakat yang timpang menjadi lebih egaliter. Setelah berhasil menguasai pemerintah pasca pemilu tahun 1932, partai Sosial Demokrat Swedia mulai membangun negara sosial demokratik (social democratic state) yang mereka idamkan. Sistem pemerintahan Swedia mulai diisi oleh kader-kader partai atau intelektual yang simpatik dengan agenda kelas pekerja untuk merombak sistem birokrasi agar kebijakan-kebijakan sosial demokratik dari partai bisa diimplementasikan dengan lebih efektif. Hal ini menjadi penting mengingat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan Swedia pada masa itu dikuasai oleh elemen-elemen konservatif yang menentang agenda kelas pekerja. Mulai dari menetapkan pajak progresif, kebijakan ketenagakerjaan yang mengakomodasi kepentingan kelas pekerja dan serikat buruh, hingga memperbesar anggaran untuk kebijakan sosial dan welfare state, partai Sosial Demokrat Swedia berupaya untuk merombak struktur sosial Swedia yang timpang menjadi lebih egaliter dan pro-kelas pekerja. Alhasil, sebagaimana yang ditunjukkan artikel Bengtsson, ketimpangan ekonomi di Swedia menurun dengan sangat signifikan pasca kebijakan-kebijakan sosial demokrasi ditetapkan (lihat bagan 1 dan bagan 2).

Membangun Sosial Demokrasi di Indonesia?

Artikel Bengtsson menunjukkan bahwa sosial demokrasi bukanlah bagian dari kontinuitas panjang sejarah dari masyarakat Swedia yang egaliter. Seperti yang ditulis Bengtsson: “kesetaraan bukanlah ‘takdir’ dari bangsa Swedia.” Justru sebaliknya, Swedia sebelum abad 20 ditandai dengan struktur ekonomi dan politik yang jauh dari kata egaliter sebagaimana dengan negara-negara Eropa lainnya. Transisi sosial demokrasi Swedia hanya baru bisa dicapai berkat perjuangan kelas pekerja yang mengorganisir diri dan menuntut agar struktur ekonomi dan politik Swedia yang sebelumnya timpang dirombak menjadi lebih egaliter. Tidak pernah ada Sonderweg (jalur khusus) bagi kelas pekerja Swedia. Sosial Demokrasi di Swedia perlu dibangun dari nol dan bukan karena “takdir” atau hadiah yang jatuh dari langit. Demi membangun sosial demokrasi dan egalitarianisme mereka tetap perlu berjuang di jalur yang sama-sama dilalui oleh kelas pekerja di negara-negara lainnya: perjuangan kelas pekerja yang terorganisir.

Mitos mengenai Sonderweg Swedia, yang mengasumsikan bahwa masyarakat Swedia dari dulu sampai sekarang adalah masyarakat egaliter, sekilas serupa dengan penggambaran populer mengenai masyarakat Indonesia. Dalam penggambaran ini, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di kawasan perdesaan, dibayangkan sebagai masyarakat yang egaliter, bentuk ketimpangan atau stratifikasi kelas tidak ditemukan dalam masyarakat Indonesia, seluruh warganya hidup berdampingan secara harmonis, tanpa konflik sosial yang berarti, dan menerapkan prinisip “gotong royong” dan “kekeluargaan” dalam kesehariannya. Berdasarkan pandangan seperti ini, seluruh elemen masyarakat dan kepentingan tiap individu ditundukkan demi suatu “kepentingan bersama” atau demi menjaga “kerukunan masyarakat”.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Bengtsson melalui peneliteiannya, karikatur masyarakat Indonesia semacam itu tidak memiliki dasar empiris yang cukup kuat. Berbagai macam kajian dalam ilmu sosial telah menunjukkan bahwa egalitarianisme dalam masyarakat Indonesia tidak lain hanyalah “mitos” belaka. Lebih lagi, mitos “kekeluargaan” semacam ini justru menyamarkan adanya ketimpangan kelas dan konsentrasi kekuasaan pada segelintir kelompok elite dalam masyarakat. Sementara kelompok elite dalam masyarakat mampu mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan secara berlebih, kelompok marjinal seperti buruh, petani kecil, kaum miskin kota, dan kelompok agama/etnis minoritas sering kali dikorbankan demi agenda-agenda politik elite yang mendominasi pemerintahan.

Melihat berbagai permasalahan sosial yang terjadi, bisa dikatakan bahwa kondisi sosial di Indonesia pada saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi masyarakat Swedia sebelum transisi mereka menuju sosial demokrasi. Pertama, Indonesia mengalami ketimpangan ekonomi yang semakin akut. Menurut laporan World Bank di tahun 2015, agenda pembangunan dua dekade belakangan ini cenderung menguntungkan mereka yang posisi ekonominya sudah cukup mapan dan malah memperlebar jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kedua, meskipun memiliki sistem demokrasi yang cukup mapan, sebagian masyarakat Indonesia masih merasa belum mendapatkan perwakilan politik yang cukup memadai. Maka dari itu, tidak mengejutkan bila kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung didominasi kepentingan elite sementara kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi masyarakat kurang mendapatkan perhatian lebih besar.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Swedia terkadang menjadi salah satu contoh negara yang menjadi rujukan utama masyarakat Indonesia. Di saat sebagian besar masyarakat kurang mendapatkan jaminan sosial yang memadai, sistem welfare state di Swedia yang begitu mapan dan komprehensif (mulai dari adanya jaminan kesehatan, cuti melahirkan, jaminan ketenagakerjaan, dll) sering kali menjadi idaman bagi khalayak umum atau pun pengamat kebijakan di Indonesia. Maka dari itu, menjadi penting untuk tidak hanya melihat bagaimana Swedia menerapakan kebijakan-kebijakan tersebut tetapi juga melihat proses sejarah dan perjuangan politik yang dilakukan untuk mencapainya.

Mitos mengenai adanya Sonderweg di Swedia tidak hanya memiliki basis faktual yang kurang kuat tetapi juga mengaburkan sejarah perjuangan politik berbasis kelas pekerja yang memungkinkan Swedia untuk membangun sosial demokrasi di negara mereka. Kelas pekerja di Swedia pada saat itu telah cukup sadar bahwa kepentingan mereka bertolak-belakang dengan kepentingan kelompok penguasa yang mendominasi pemerintahan. Maka dari itu, mereka mengorganisir diri, beraliansi dengan kelompok-kelompok marjinal lainnya, dan membentuk diri mereka menjadi suatu kekuatan politik yang mampu memaksa negara untuk tunduk kepada kepentingan kelas pekerja. Bagi Indonesia, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuang mitos “kekeluargaan” ke tong sampah sejarah dan mengakui adanya ketimpangan kelas dalam masyarakat Indonesia antara suatu kelas, yang mendominasi politik dan mengakumulasi kekayaan ekonomi secara berlebih, dengan kelas lain, yang terpinggirkan dari agenda ekonomi dan politik.

Melihat kondisi yang dihadapi saat ini, pilihan bagi masyarakat Indonesia hanya ada dua: berharap pada kebaikan hati para penguasa di pemerintahan atau bergerak mengorganisir diri untuk berjuang merebut keadilan sebagaimana yang pernah dilakukan kelas pekerja Swedia. Sudah sepatutnya kita tidak meniru angan-angan kosong para pendukung kebijakan welfare state Swedia tetapi mereka tidak membangun basis dan kekuatan politik untuk memperjuangkan perubahan untuk mencapai hal itu. Hanya dengan mengorganisir kelas pekerja dan kelompok marjinal menjadi suatu kekuatan politik yang koheren, maka cita-cita kemakmuran bersama bisa diperjuangkan dan dibangun di bumi Indonesia.

_______________
Alnick Nathan
Mahasiswa di Fisipol Universitas Gadjah Mada dan Anggota Landless (Labor and Class Struggle Studies)

Tulisan ini sebelumnya dimuat di website Pergerakan, dimuat ulang untuk menyebarluaskan gagasan.

________________________________
Jika
kawan-kawan hendak mengirimkan tulisan untuk dimuat di bukuprogresif.com, silahkan lihat syarat dan ketentuan ini.

Untuk mendapatkan email secara otomatis dari kami jika ada tulisan terbaru di bukuprogresif.com, silahkan masukan email anda di bawah ini dan klik Subscribe/Berlangganan. Setelah itu, kami akan mengirimkan email ke anda (kadang masuk di spam atau update) dan silahkan buka dan konfirmasi.

Bergabung dengan 151 pelanggan lain

Related posts

Leave a Comment

× Ada yang bisa kami bantu?