Resensi Buku

Mitos Kemajuan di Balik Angka Pertumbuhan

Judul: Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi
Penulis: Lorenzo Fioramonti
Penerbit: Marjin Kiri
Tahun: I, 2017
Tebal: xii + 220 halaman
ISBN: 978-979-1260-73-2

Dari sudut ruang seminar hingga pidato kenegaraan, produk domestik bruto selalu digunakan sebagai indikator utama kemajuan sekaligus kesejahteraan sebuah negara. PDB menjelma sebagai mantra yang mendominasi pemberitaan di media massa dan perdebatan publik ketika berbicara tentang cara mencapai kemakmuran.

Kuasa negara-negara di dunia bahkan diurutkan berdasarkan jumlah produk domestik bruto yang dimiliki, seperti dengan dibentuknya kelompok G-8 dan G-20 yang merupakan gabungan negara dengan PDB 8 besar dan 20 besar dunia. Indonesia dengan jumlah PDB tahun 2016 sebesar Rp 12.406,8 triliun menjadi negara dengan PDB terbesar ke-16. Kondisi itu membuat Indonesia bergabung dengan G20. Untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah bahkan menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Untuk mencapainya, PDB menjadi tolok ukur. Pemerintahan Joko Widodo berupaya menggenjot PDB Indonesia agar naik 10 kali lipat dan menembus angka Rp 120.000 triliun pada tahun 2045.

Asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi sama artinya dengan kemajuan dan naiknya PDB akan membuat kehidupan menjadi lebih baik masih menjadi mantra yang dipercayai oleh para birokrat, politisi, akademisi, ekonom, hingga masyarakat. Akan tetapi, realitas kehidupan yang kita alami tidak sesederhana itu. Pertumbuhan PDB yang melejit tinggi tidak berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. PDB menyederhanakan kompleksitas sosial menjadi angka- angka yang kering dan menekankan pada ekonomi pasar sembari mengabaikan kepentingan manusia, sosial, serta ekologi.

Buku Problem Domestik Bruto yang ditulis oleh Lorenzo Fioramonti, profesor ekonomi-politik di University of Pretoria, menarik disimak dalam melihat PDB secara jernih. Buku ini menelusuri sejarah PDB, bagaimana rumusnya dikembangkan, mengapa PDB bisa menjadi populer, dan implikasi dari PDB.

Sejarah PDB

Kehadiran PDB sebagai alat ukur dan pedoman statistik ekonomi suatu negara hadir dan berubah dari peristiwa krisis ke krisis. PDB, atau pada awalnya disebut sebagai produk nasional bruto
(PNB), diinisiasi pada awal abad ke-20. Depresi besar tahun 1930-an telah mendesak para ekonom dan pembuat kebijakan di Amerika Serikat (AS) membangun sebuah metode yang sistematik untuk menguji kondisi perekonomian nasional dan kinerjanya dalam waktu tertentu (hlm 21).

Simon Kuznets direkrut oleh Pemerintah AS untuk menemukan metode statistik menghitung ekonomi negara sehingga dengan itu pemerintah dapat melihat kondisi ekonomi hingga mengubah proporsi-proporsi yang ada tanpa menciptakan resesi. Hasil penghitungan ekonomi tersebut begitu berguna bagi AS saat menghadapi Perang Dunia II yang berlangsung pada 1939-1945.

Pada tahun 1991, PNB digantikan oleh PDB, dari ”nasional” menjadi ”domestik”. PNB yang lama merujuk pada seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara tertentu. Sementara PDB diukur berdasarkan aktivitas ekonomi domestik di dalam negeri tanpa mempertimbangkan porsi aktivitas tersebut dari perusahaan nasional atau asing. Melalui penghitungan berdasarkan PDB, lonjakan ekonomi di banyak negara dunia Selatan tumbuh pesat karena ekonomi mereka didominasi investasi dari negara pusat kapitalisme. Bahkan, abstraksi statistik tersebut menyembunyikan sebuah fakta mendasar: ”Negara-negara Utara sedang mencuri sumber daya milik Selatan, dan menyebutnya keuntungan bagi Selatan” (hlm 51-52).

Pada pertengahan tahun 1990-an, PDB menancapkan hegemoninya sebagai parameter yang serba kuasa. Institusi internasional, seperti PBB, Uni Eropa, Bank Dunia, dan IMF, berperan besar dalam mempromosikan ide ini. Fioramonti menyebut upaya menginternalisasi PDB ini ke negara-negara miskin dilakukan dengan paksaan (hlm 54).

Gagasan ”degrowth”

PDB tidak hanya sebatas deretan angka, pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas persentase, keduanya mewakili sebuah bahasa yang mengejawantahkan cara kerja ekonomi suatu negara. PDB juga memiliki fungsi sebagai statistical laundry (pemutih statistik) yang menutupi meningkatnya ketimpangan, sebuah proses yang jamak ditemui di negara dengan pertumbuhan PDB tinggi. Melalui peningkatan PDB, pemerintah dapat membusungkan dada sambil berkata bahwa altar kemajuan dan
kesejahteraan sudah di depan mata, tetapi menutup rapat-rapat hasil destruktif dari PDB. Maka, tak perlu disangsikan bahwa popularitas neraca pendapatan nasional telah menguntungkan seluruh industri yang menghasilkan polusi dan menguras sumber daya alam karena PDB menggambarkan tindakan-tindakan tersebut sebagai kemajuan ekonomi.

Di bagian terakhir bukunya, Fioramonti menjelaskan upaya perubahan yang didorong dari bawah (trickle-up), seperti dengan penciptaan mata uang lokal untuk memangkas PDB dan gagasan tentang degrowth . Gagasan degrowth ini menolak PDB secara keseluruhan serta menawarkan proses ekonomi dengan menurunkan skala produksi dan konsumsi demi meningkatnya kesejahteraan manusia dan meminimalkan kerusakan ekologi (hlm 169). PDB dianggap ”kanker kemanusiaan” yang harus dihapus sebagai tujuan ekonomi negara.

Dengan tidak berpatokan pada pertumbuhan ekonomi, pola-pola produksi dan konsumsi masyarakat sepenuhnya sejalan dengan batas-batas ekosistem. Jadi, degrowth bertujuan untuk mengembangkan bahasa baru untuk mendefinisikan kembali apa yang disebut sebagai kemajuan. Namun, degrowth dikritik oleh kaum kiri karena dinilai sebagai kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh para konglomerat. Itu karena gagasan degrowth tidak menyentuh permasalahan ketimpangan ekonomi di antara warga di sebuah negara dan ketimpangan ekonomi dalam konteks global.

Tawaran alternatif yang dijelaskan dalam buku ini masih terbingkai dalam mode produksi kapitalisme. Kondisi di Indonesia menunjukkan bagaimana PDB bekerja di bawah moderasi dari sistem kapitalisme-neoliberal. Upaya meningkatkan PDB tidak hanya memicu kerusakan ekologi, ketimpangan, dan penyingkiran, tetapi juga konflik sosial. Data Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, terjadi 659 konflik agraria sepanjang tahun 2017 dengan melibatkan sedikitnya 652.738 keluarga (Kompas , 27/12/2017). Kondisi itu membuat tantangan bagi gerakan sosial adalah tidak hanya mencari alternatif terhadap PDB, tetapi juga mencari dan memperjuangkan alternatif lain dari kapitalisme.

PDB digunakan dengan mitos yang menyertainya. Seolah peningkatan PDB menjadi mekanisme satu-satunya dan utama untuk meraih kesejahteraan. Realitas sosial yang ada memberi petunjuk kepada kita bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. PDB menjadi mekanisme pengorganisasian ekonomi dari para elite untuk menundukkan negara dengan mengorbankan kelas pekerja dan menyebabkan kerusakan ruang hidup masyarakat.

Resensi Buku ini Dimuat di Koran Kompas pada 17 Februari 2018.
Ditulis oleh: Arif Novianto.

Related posts

Leave a Comment